09.03
Dr.Beat
Pertemuan selama 4,5 jam antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sejumlah tokoh agama di Istana Negara, berlangsung secara terbuka. Tokoh lintas agama bahkan kembali membacakan 18 kebohongan yang pernah dibacakan beberapa waktu lalu.
"Kami sangat terus terang membacakan. Seruan itu dibacakan lagi, dan saya kira itu diterima oleh Presiden," kata Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia Andreas Anangguru Yewangoe, usai pertemuan, Selasa dini hari, 18 Januari 2011.
Dari 18 kebohongan itu, sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Kebohongan lama yang dimaksud menyangkut angka kemiskinan yang semakin meningkat, kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, ketahanan pangan dan energi yang gagal total, anggaran pendidikan yang terus menurun, pemberantasan teroris yang belum maksimal, penegakan HAM yang tidak ada tindak lanjut hukumnya, kasus Lapindo yang penyelesaiannya belum jelas, kasus Newmont yang nyatanya terus saja membuang limbah tailing ke Laut Teluk Senunu, sebanyak 120 ribu ton, dan tidak adanya renegosiasi kontrak dengan Freeport.
Sedangkan sembilan kebohongan baru pemerintah menyangkut: tidak adanya transparansi dalam menjalankan pemerintahan terkait mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu, kebebasan beragama dan persatuan bangsa seperti yang dicanangkan pemerintahan SBY dianggap angin lalu karena masih terjadi 33 kali penyerangan fisik yang mengatasnamakan agama.
Selain itu, tidak adanya kebebasan pers yang terlihat dari 66 kasus fisik dan non fisik yang dialami insan pers, kasus pelecehan dan kekerasan terhadap para TKI di luar negeri, tidak adanya reaksi atas masalah kedaulatan NKRI saat tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan ditangkap polisi Malaysia.
Kebohongan lainnya menyangkut penegakan hukum, kasus rekening gendut polisi, intimidasi terhadap antikorupsi dan kasus lawatan Gayus Tambunan ke sejumlah lokasi.
Walau pertemuan berlangsung sekitar 4,5 jam, mulai pukul 20.00 WIB Senin 17 Januari 2011 hingga pukul 00.30 WIB Selasa, pembahasan dalam pertemuan itu masih bersifat awal. Belum ada pembicaraan yang bersifat substansif.
"Hal-hal sangat susbtansial akan dibahas selanjutnya nanti. Jadi ini bukan akhir, ini baru tahap sangat awal," lanjut Andreas.
"Kami sangat terus terang membacakan. Seruan itu dibacakan lagi, dan saya kira itu diterima oleh Presiden," kata Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia Andreas Anangguru Yewangoe, usai pertemuan, Selasa dini hari, 18 Januari 2011.
Dari 18 kebohongan itu, sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Kebohongan lama yang dimaksud menyangkut angka kemiskinan yang semakin meningkat, kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, ketahanan pangan dan energi yang gagal total, anggaran pendidikan yang terus menurun, pemberantasan teroris yang belum maksimal, penegakan HAM yang tidak ada tindak lanjut hukumnya, kasus Lapindo yang penyelesaiannya belum jelas, kasus Newmont yang nyatanya terus saja membuang limbah tailing ke Laut Teluk Senunu, sebanyak 120 ribu ton, dan tidak adanya renegosiasi kontrak dengan Freeport.
Sedangkan sembilan kebohongan baru pemerintah menyangkut: tidak adanya transparansi dalam menjalankan pemerintahan terkait mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu, kebebasan beragama dan persatuan bangsa seperti yang dicanangkan pemerintahan SBY dianggap angin lalu karena masih terjadi 33 kali penyerangan fisik yang mengatasnamakan agama.
Selain itu, tidak adanya kebebasan pers yang terlihat dari 66 kasus fisik dan non fisik yang dialami insan pers, kasus pelecehan dan kekerasan terhadap para TKI di luar negeri, tidak adanya reaksi atas masalah kedaulatan NKRI saat tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan ditangkap polisi Malaysia.
Kebohongan lainnya menyangkut penegakan hukum, kasus rekening gendut polisi, intimidasi terhadap antikorupsi dan kasus lawatan Gayus Tambunan ke sejumlah lokasi.
Walau pertemuan berlangsung sekitar 4,5 jam, mulai pukul 20.00 WIB Senin 17 Januari 2011 hingga pukul 00.30 WIB Selasa, pembahasan dalam pertemuan itu masih bersifat awal. Belum ada pembicaraan yang bersifat substansif.
"Hal-hal sangat susbtansial akan dibahas selanjutnya nanti. Jadi ini bukan akhir, ini baru tahap sangat awal," lanjut Andreas.
Karena itu Andreas mengatakan tokoh agama akan terus mengawal seruan mereka agar diperhatikan Pemerintah. "Kami akan kawal terus dan akan tuntut untuk terus dialog," lanjut Andreas.
Sementara itu Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto mengatakan tokoh agama menuntut pengentasan angka riil kemiskinan di Indonesia. Namun menurut Kuntoro, Pemerintah tidak pernah berbohong karena terus berusaha melakukan perbaikan.
"Saya kira itu hal yang memang berproses untuk kita perbaiki," jawab Kuntoro.
Sementara itu Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto mengatakan tokoh agama menuntut pengentasan angka riil kemiskinan di Indonesia. Namun menurut Kuntoro, Pemerintah tidak pernah berbohong karena terus berusaha melakukan perbaikan.
"Saya kira itu hal yang memang berproses untuk kita perbaiki," jawab Kuntoro.
Posted in: Berita Dunia
0 comments:
Posting Komentar